PADA waktu itu, dalam berbagai kesempatan dan tulisan, saya jelaskan penyebab terjadinya kasus-kasus kredit macet di perbankan, khususnya keanehan-keanehan yang terjadi di Bapindo dalam proses pemberian fasilitas kredit kepada Golden Key. Pada intinya saya berjuang secara intelektual untuk memberikan pencerahan betapa pentingnya hubungan suatu proses dan kualitas, terutama dalam kegiatan pemberian kredit.
Jika prosesnya baik dan berhati-hati, maka kreditnyapun akan baik. Akan tetapi kalau prosesnya jelek atau sembarangan, maka kualitas kreditnya pun akan jelek. Bahkan jika proses kredit didasari oleh intervensi atau instruksi bermotif politik dan kekuasaan, maka sudah dapat dipastikan bahwa kredit tersebut sudah macet pada saat akad kredit ditanda tangani.
Jika sebuah kebijakan diambil melalui proses yang mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan sebelum keputusan diambil, maka kebijakan itu akan jauh lebih baik dan menguntungkan rakyat dibandingkan dengan kebijakan yang melarang orang untuk bertanya selama proses pembuatan kebijakan tersebut.
Proses memang menentukan kualitas. Tidak hanya dalam proses pemberian kredit, akan tetapi juga berlaku secara umum. Misalnya buah pisang yang mengalami proses pematangan alami di pohon memiliki kualitas yang berbeda dengan buah pisang yang matang akibat proses pengkarbitan.
Pengusaha yang membangun usaha dari bawah, mengalami proses jatuh bangun, akan memiliki perbedaan kualitas karakteristik mental berusaha yang lebih tangguh ketimbang pengusaha karbitan yang cepat kaya dari hasil pemberian fasilitas monopoli dan kemudahan mendapatkan kredit likuiditas. Demikian pula negara yang menempuh proses demokrasi politik dan ekonomi, memiliki kualitas ketangguhan yang lebih besar ketimbang dengan negara yang dibangun oleh rejim otoriter yang korup.
Dengan demikian, praktek monopoli dan KKN di Indonesia pada zaman Orde Baru, telah menghasilkan pengusaha-pengusaha konglomerat karbitan yang tidak memiliki daya saing di pasar global. Mereka mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa harus ditempa melalui proses kompetisi yang ketat.
Proses kita mendidik anak di rumah, menentukan kualitas intelektual dan moral mereka ketika sudah besar. Anak-anak yang hidup di lingkungan keluarga yang mengijinkan anak-anak bertanya secara kritis akan membentuk anak-anaknya menjadi manusia yang memiliki intelektual dan moral yang tinggi jika dibandingkan dengan keluarga yang melarang anaknya untuk bertanya. Kesadaran akan pentingnya seseorang untuk berani bertanya telah dipahami oleh nenek moyang kita. Mereka telah mewariskan pepatah: “Malu bertanya, sesat dijalan.”
Demikian juga sebuah negara yang mengijinkan rakyatnya bertanya secara kritis akan berhasil membangun kualitas bangsa dan negaranya ketimbang negara yang melarang rakyatnya untuk bertanya. Sehingga perlu disadari bahwa proses pembangunan yang didukung oleh kegiatan-kegiatan korupsi, kolusi, nepotisme akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan dan sangat rentan terhadap gejolak sosial dan perubahan harga-harga komoditas internasional. Apalagi pertumbuhan Indonesia yang dimotori oleh para pengusaha yang dibesarkan oleh proses KKN, akan menghasilkan pertumbuhan yang tidak stabil, bahkan membahayakan.
Puji-pujian terhadap pertumbuhan ekonomi pada dekade 90an telah menina-bobokan bangsa Indonesia. Para ekonom hanya mengukur hasil pembangunan secara kuantitatif, misalnya indikator pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan pendapatan per kapita, Indeks Pasar Modal dan lain-lain. Indikator-indikator ekonomi tersebut tidak menggambarkan potensi masalah yang dihasilkan oleh pembangunan ekonomi, misalnya semakin besarnya gap antara penduduk miskin dan penduduk kaya, kecemburuan sosial, kekecewaan akibat aspirasi politik yang tidak tersalurkan.
Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari hasil kegiatan ekonomi yang bersifat koruptif, kolutif dan nepotis akan menghasilkan perekonomian yang menanamkan bom waktu dan tidak berkelanjutan. Jika hal ini terjadi, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya maka akan bertambah besar pula daya destruktifnya.
Pada zaman Orde Baru, Indonesia telah dipuji sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi pertumbuhan tersebut di dominasi oleh kegiatan KKN yang luar biasa besarnya.
Dalam konteks yang lebih kecil, dan momentum mencuatnya skandal Bapindo, sekali lagi saya memberikan pencerahan kepada kaum intelek, kelas menengah Indonesia dengan mengingatkan betapa pentingnya sebuah proses pemberian kredit yang berhati-hati, dan bagaimana akibatnya jika proses pemberian kredit mengalami intervensi dari penguasa.
Saya memberikan kritik yang saya anggap cukup tajam terhadap sistem dan pola pengangkatan direksi bank bank pemerintah yang ditugaskan untuk membantu misi politik para pejabat pada waktu itu. Pandangan tersebut saya uraikan pada kesimpulan dalam kolom saya yang dimuat Tempo, 26 Pebruari 1994, yang bertajuk Apa & Siapa di Balik Kasus Golden Key
“Apa & Siapa di Balik Kasus Golden Key”, Tempo 26 Pebruari 1004
“… proses pemberian persetujuan kredit sangat menentukan kualitas kredit tersebut. Pemberian kredit yang tak melalui proses yang berhati-hati cenderung menghasilkan kredit bermasalah: kredit macet pada saat akad kredit ditandatangani, atau kredit macet sebelum proyeknya selesai.
“Walhasil, manajemen dalam sebuah bank sangat menentukan kemampuan bank tersebut dalam menentukan proses pemberian kredit yang berhati-hati, dan sekaligus menentukan kesehatan bank. Jika pemilihan direksi bank pemerintah dilakukan berdasarkan selera dan kepentingan pribadi pejebat penguasa, direksi yang diangkat tidak akan memiliki motivasi untuk memperhatikan kesehatan banknya. Direksi yang diangkat itu akan lebih cenderung memperhatikan keinginan dan kepuasan penguasa yang mengangkatnya.”
“Itulah, jika prestasi tak lagi menjadi kriteria dalam memilih pimpinan bank, jangan heran bila muncul kasus Golden Key.” Laksamana Sukardi
(BERSAMBUNG: Penguasa Predator Perbankan)
