Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebaiknya jangan tertawa dulu. Meskipun mereka telah mendeklarasikan sebagai Capres / Cawapres dalam Pilpres 2024 ini, bukan berarti langkah keduanya akan mulus.
Yang perlu diperhitungkan adalah strategi yang akan dimainkan PKS. Sebagai salah satu partai pendukung Koalisi Perubahan sejak Anies Baswedan ditetapkan sebagai Balon Capres, sikap PKS berbeda kali ini. PKS nampaknya kurang sreg dengan penunjukan Cak Imin sebagai pendamping Anies. Buktinya dalam deklarasi pasangan Anies Baswedan – Cak Imin di Surabaya, 2 September 2023 lalu, Ketua PKS tidak hadir.
Alasan ketidakhadiran Ketua PKS, menurut
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, partainya memiliki mekanisme tersendiri terkait penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres 2024). Cara menentukannya adalah melalui pelaksanaan Musyawarah Majelis Syura.
“Jadi kalau kami (PKS) tidak hadir saat deklarasi memang karena mekanisme di internal kami belum dijalankan. Kami memang belum ada kesempatan untuk itu. Proses ke depan insya Allah,” katanya.
Apakah keputusan Majelis Syura PKS nanti akan memberi legitimasi bagi Cak Imin untuk mendampingi Anies Baswedan? Belum tentu.
Pertama, sebagai partai yang semakin matang dan kuat, tentu saja PKS juga punya harga diri. Oleh karena itu tidak mau begitu saja jadi cepot, yang ditenteng oleh dalang ke sana ke mari, sesuai keinginan dalang. PKS seperti tidak punya harga diri kalau terus menerus mengikuti keinginan Surya Paloh sebagai inisiator Koalisi Perubahan. Lain halnya jika PKS hanya ingin dapat cuan semata.
Persoalan kedua yang belum ramai dibicarakan adalah kemungkinan hengkangnya PKS dari Koalisi Perubahan. Kepergiannya dari koalisi yang kerap berubah-ubah dalam membuat keputusan itu adalah untuk membuat koalisi baru, yang diam-diam sedang dimainkan. Koalisi itu akan menyatukan PPP, Partai Demokrat yang baru saja dikhianati Koalisi Perubahan, dan PKS.
Tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat, dengan keluarnya gagasan untuk menyatukan ketiga partai dalam sebuah koalisi, seperti disampaikan oleh kader baru PPP, Sandiaga Uno.
Sandi Uno merasa perlu untuk mencetuskan gagasan tersebut, agar dirinya juga bisa maju sebagai kandidat dalam Pilpres 2024 mendatang. Gagasan Sandi Uno agaknya bakal disambut baik oleh Demokrat. Dengan masuk dalam koalisi yang digagas Sandi Uno, Demokrat akan mendapatkan obat mujarab untuk mengobati sakit hati dan meraih impian menempatkan Agus Harymurti Yudhoyono (AHY) sebagai Capres mendampingi Sandiaga Uno. Bagi Demokrat itu merupakan harga mati. Dengan catatan PKS setuju dengan kemauan Partai Demokrat. Gabungan partai ini nantinya akan memenuhi ambang batas Presidential Threshold karena memiliki gabungan suara lebih dari 20 % (PKS: 8,21 %, Partai Demokrat: 7,77 % dan PPP : 4,52).
Dengan membentuk koalisi baru, PKS akan mendapatkan tiga keuntungan. Harga diri kembali, cuan dapat, dan bisa lebih menentukan arah dalam koalisi.
Jika PKS hengkang dari Koalisi Perubahan, tentu pasangan Anies Baswedan – Cak Imin tidak bisa maju dalam Pilpres 2024 mendatang, karena tidak memenuhi Presidential Threshold (20 % suara partai atau gabungan partai yang berhak mengajukan Capres dan Cawapres). Sedangkan gabungan suara Nasdem dan PKB hanya memiliki 18,74 % (Nasdem: 9, 05 %, PKB: 9,69 %). Koalisi perubahan harus cari partai baru pengganti PKS.
Tapi lawan-lawan AB atau Cak Imin jangan senang dulu. Dari gabungan kursi di DPR, koalisi Nasdem dan PKB sudah bisa mengajukan Capres dan Cawapres. Perolehan kursi DPR RI Nasdem (59 kursi) dan PKB (58 kursi) diakumulasi, kedua partai menghasilkan 117 kursi, melampaui presidential threshold sebesar 115 kursi DPR RI.
(Matt Bento)
KRL Commuterline, 4 September 2023.
