Oleh: Laksamana Sukardi
Pelajaran paling mendasar bagi para bankir dalam menghindari risiko pemberian kredit didunia perbankan, yaitu memahami metafora: “jangan kasih makan nasi goreng kepada seorang bayi” karena bayinya tidak mampu mencerna dan bahkan bisa mati.
Metafora tersebut bermakna jangan memberikan kredit yang terlalu besar dari kapasitas usaha nasabah debitur karena kredit tersebut akan menjadi kredit macet.
Demikian juga dalam memberikan promosi jabatan kepada seseorang, selalu mengandung risiko bahwa kapasitas pejabat yang mendapatkan promosi tidak sesuai dengan jabatan barunya walaupun sebelumnya yang bersangkutan sangat berhasil pada pekerjaan sebelumnya.
Dalam dunia manajemen ada teori yang dikenal sebagai “Prinsip Peter”, yaitu konsep teori manajemen yang ditulis oleh DR. Laurence J. Peter dalam bukunya; “Why things always go wrong” (Mengapa selalu terjadi kesalahan). Teorinya adalah banyak orang naik pangkat atau diberi jabatan tanpa kompetensi yang memadai.
Oleh karena itu terjadi risiko yang menimbulkan kerugian besar.
Contoh ekstrim yang dapat menggambarkan “Teori Peter” secara gamblang, adalah seorang supir kendaraan motor roda dua yang diberi tugas menjadi pilot pesawat Boeing 747. Kompetensinya sangat tidak memadai dan risikonya ratusan penumpang akan mengalami cidera atau mati.
Di dunia politik, “teori Peter”tersebut banyak diabaikan, terutama dalam proses pemilihan pejabat tinggi negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena sifatnya politis, maka pada umumnya pengangkatan tersebut tidak dilandasi pada kompetensi, akan tetapi hutang budi dan loyalitas yang tinggi.
Kejadian yang baru saja dialami Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan pembuktian dari “teori Peter”
Ebenezer belum menjabat satu tahun namun telah membuat kesalahan fatal yang mencoreng citra tata-kelola pemerintahan di Indonesia.
Jika pola pengangkatan pejabat tinggi seperti ini merupakan standar kebijakan umum, maka dapat dipastikan kasus di Kementerian Tenaga Kerja bukan merupakan sebuah anomali (pengecualian) akan tetapi bisa dikatakan sebagai “the tip of the iceberg” atau sebagai fenomena “puncak gunung es.”
Selain itu, jika standar kriteria berdasarkan loyalitas dan hutang budi dijadikan pedoman utama, maka Immanuel Ebenezer tidak dapat dianggap sebagai sebuah “symptom” dari gejala penyakit akut (mendadak), tetapi merupakan gejala penyakit kronis (sudah lama).
Masalahnya, didunia a
politik pada umumnya menerapkan prinsip balas budi dan loyalitas yang tidak bisa ditawar.
Oleh karena itu kita harus siap untuk melihat banyaknya pelanggaran dari “prinsip teori Peter” dan membiarkan banyak “bayi diberi makan nasi goreng!” **
