Home / Berita

Minggu, 21 November 2021 - 13:23 WIB

Tambang Pasir Meresahkan, Masyarakat Kali Progo Lapor ke DPD RI DIY

deFACTO – Penambangan pasir atau dalam UU No. 3 Tahun 2020, dikenal dengan istilah pertambangan batuan, khususnya di daerah aliran Sungai Progo menjadi salah satu potensi ekonomi bagi daerah.

Bagi masyarakat, potensi ekonomi ini membuka lapangan kerja dan menumbuhkan kesempatan berusaha masyarakat sekitar. Sedangkan bagi daerah, potensi ekonomi ini dapat memberikan pemasukan daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun demikian kegiatan pertambangan pasir di DIY tidak lepas dari peliknya permasalahan, diantaranya permasalahan perijinan dan transparansi pemberian ijin operasional produksi, kerusakan lingkungan hidup, serta tata kelola tambang itu sendiri.

Baca Juga  Nirina Zubir Melawan Mafia Tanah!

Masalah itulah yang dibawa oleh PMKP kepada anggota DPD RI DIY, Sabtu (20/11/2021).

PMKP ketika melakukan audiensi dengan anggota DPD RI DIY, Sabtu (20/11)

PMKP adalah paguyuban masyarakat yang melingkupi 4 dusun yaitu Dusun Jomboran dan Dusun Nanggulan Kalurahan Sendangagung Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman serta Dusun Pundak Wetan dan Dusun Wiyu Kalurahan Kembang Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.  

Ketua PMKP Iswanto menuturkan permasalahan aktivitas tambang pasir bermula dari penambangan pasir dengan  menggunakan alat berat, oleh 2 PT yaitu PT Citra Mataram Konstruksi dan PT Pramudya Afgani yang datang ke wilayah Jomboran, tanpa ada sosialisasi.

Baca Juga  Steven Spielberg Jelaskan Mengapa Menyutradarai 'West Side Story'

Masyarakat menyayangkan, karena tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba PT sudah datang beroperasi dengan alasan sudah memegang surat izin. Ini menjadi tanda tanya masyarakat, tidak ada sosialisasi tapi pihak PT sudah memiliki surat izin operasi.

“PMKP sudah banyak melakukan pengaduan, mulai dari pengaduan ke kadus, lurah, camat, bupati, DPRD, Sekda DIY, bahkan sampai ke balai besar, tapi tidak ada satupun yang berpihak pada PMKP,” ungkapnya.
Anggota DPD RI DIY GKR Hemas menegaskan berdasarkan aspirasi masyarakat terkait permasalahan penambangan pasir, maka perlu ada tindak lanjut dengan melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

Baca Juga  Siap-siap, Hoverbike Sebentar Lagi Meluncur

“Isu ini juga memungkinkan untuk diangkat menjadi isu alat kelengkapan DPD RI yang membidangi sumber daya alam, agar dapat dibahas dengan kementerian terkait, sebagai salah satu materi pengawasan atas pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” tambahnya. agustina

Share :

Baca Juga

Berita

CCTV Apartemen Diretas, Rekaman Aktivitas Pribadi Penghuni Dijual di Situs Gelap
KIM JONG UN

Berita

Kim Jong Un: Korea Utara Ternakkan Angsa Hitam untuk Pasokan Krisis Pangan
Joe Biden

Berita

Polip Usus Besar Presiden AS Joe Biden Termasuk Lesi Jinak
Ana de Armas

Berita

Ana de Armas Menggantikan Scarlett Johansson di Film Ghosted

Berita

Breaking News! Video: Gunung Semeru Meletus
Jokowi Rosi

Berita

Hiii Story: Begitu Jokowi Membalap di Mandalika, Valentino Rosi Langsung Pamit Pensiun

Berita

Gedung Damkar Jakarta Timur Berdiri di Atas Tanah Bermasalah, Ahli Waris Merasa Ditipu

Berita

Anggota MUI Ditangkap, Polisi: Terkait JI dan Kotak Amal Teroris