Oleh LAKSAMANA SUKARDI
PREDIKSI saya bukanlah sebuah ramalan dukun, melainkan hasil dari proses pengamatan dan pemantauan selama tujuh tahun memandang pemerintah secara independen dan berpikir secara bebas. Dan prediksi saya terbukti benar.
Pada bulan Mei 1998, sebelum Presiden Soeharto lengser, sekali lagi pemerintahannya mengalami pukulan krisis kepercayaan. Kali ini terjadi penarikan dana masyarakat secara besar besaran pada Bank Central Asia (BCA) yang pada saat itu merupakan simbul kapitalis kroni dari sistem yang berlaku pada zaman itu.
Pada waktu itu, BCA memiliki 12% pangsa pasar perbankan nasional. Mayoritas saham dimiliki oleh Sudono Salim yang merupakan pengusaha dekat Soeharto, sedangkan dua orang anak presiden Soeharto memiliki saham sebesar 30%. Seperti biasanya, Bank Indonesia turun tangan dengan memberikan injeksi berupa kredit likuiditas. Akhirnya, pada tanggal 29 Mei, BCA diambil oper oleh BPPN dan para pemegang saham dikeluarkan dari BCA, manajemen pengelola diganti.
Tindakan tersebut, walau terlambat, mampu meyakinkan para pemegang dana/deposito. Pelarian dana dari BCA dapat distop. Saya katakan terlambat, karena virus penyakit telah menyebar ke seluruh sendi kehidupan ekonomi. Kejatuhan BCA merupakan sebuah symptom dari kejatuhan sebuah zaman.
Indikator perbankan selanjutnya menyamai indikator sebuah kematian. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi 70% per tahun dan suku bunga deposito bank mencapi 60 – 70%. Artinya jika kita punya uang ditaruh di bank, maka kita akan mendapatkan bunga sebesar 70%. Inflasi atau kenaikan harga barang barang pokok naik sebesar 80%. Tingkat bunga tinggi dan nilai tukar rupiah yang anjlok mengakibatkan kemacetan kredit secara menyeluruh. Kredit macet pada perbankan nasional mencapai 75% dari total pinjaman yang diberikan. Dan akhirnya perekonomian mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatip sebesar 14%.
Kondisi tersebut membuat perbankan mati, karena modalnya habis dan bahkan menjadi negatif. Perusahaan-perusahaan pun mati karena tidak mungkin mendapat pendanaan dari bank. Utang-utang perusahaan mendadak menjadi berbunga tinggi dan tidak dapat dipikul oleh hampir semua perusahaan. Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi secara bersamaan. Perekonomian nasional mati dan mengalami kebangkrutan dan jatuhnya kepercayaan terhadap Indonesia sebagai bangsa dan negara.
Semua warga negara Indonesia pada waktu itu tertunduk malu, karena marwah sebagai sebuah bangsa yang merdeka, kaya raya, cerdas dan berjaya telah hilang seketika. Pertumbuhan ekonomi tinggi yang pernah dialami Indonesia pada waktu-waktu yang lalu berakhir dengan kehancuran ekonomi.
Menyerah pada IMF
BERTAHUN-TAHUN lamanya para teknokrat ekonomi Indonesia telah berhasil membuat ekonomi Indonesia tumbuh dengan pesat. Mereka juga berhasil merespon masalah-masalah ekonomi yang timbul dengan melakukan deregulasi-deregulasi kebijakan ekonomi. Mereka piawai dalam memadamkan kebakaran, yaitu ketika ekonomi mengalami krisis atau bermasalah, mereka cepat mengeluarkan kebijakan kebijakan penawar yang selalu bersifat reaktif ketimbang antisipatif. Oleh karena itu, saya menyebut para teknokrat ekonomi sebagai pasukan pemadam kebakaran.
Selain itu, opsi yang diambil selalu perbaikan di bidang makro ekonomi dan moneter. Mereka tidak berani menyentuh bidang-bidang lain yang bersinggungan dengan kepentingan usaha penguasa rejim KKN dan para kroninya. Terutama kebijakan-kebijakan yang menyebabkan distorsi ekonomi disektor riel, industri dan perdagangan. Misalnya monopoli export/import minyak, import bahan makanan seperti gandum, beras; pemberian subsidi kepada kegiatan kegiatan industri yang dimiliki oleh putra putri presiden seperti mobil timor; pemberian fasilitas kredit yang didasarkan oleh motivasi politik atau intervensi politik, dan lain lainnya.
Sikap yang diambil para teknokrat ekonomi tersebut sangat masuk akal, jika kita melihat kondisi politik dan keamanan negara pada waktu itu. Sangat sulit untuk menghilangkan PANCASALAH, karena secara struktural, politik, ekonomi dan hukum Indonesia dirancang sedemikian rupa dengan tujuan utama, yaitu untuk melestarikan kekuasaan rejim KKN. Mereka membutuhkan sumber dana yang besar untuk mempertahankannya.
Malapetaka di tahun 1998 yang telah memporak-porandakan perekonomian Indonesia, sebenarnya bisa dicegah, jika para pejabat, teknokrat ekonomi mampu membuat kebijakan-kebijakan pencegahan dengan menghapuskan PANCASALAH, dan memperbaikinya melalui penerapan kebijakan sebagai berikut:
- Menghilangkan SALAH TATA KELOLA: Menerapkan tata kelola yang baik atau good governance pada industri keuangan dan perbankan di Indonesia. Kebijakan membatasi kepemilikan saham bank bagi satu grup usaha atau perorangan. Kebijakan mendiversifikasi kepemilikan saham tersebut akan membuat setiap bank melakukan kontrol pada dirinya sendiri, karena adanya pengawasan melekat secara alami. Melakukan penyeleksian secara ketat terhadap kredibilitas pemegang saham dan professionalisme pengelola bank sebelum memberikan ijin pendirian bank.
- Mencegah SALAH LIHAT: Menerapkan transparansi informasi terhadap kesehatan perbankan, informasi mengenai risiko-risiko yang ada dalam sebuah bank akibat proses pemberian kredit yang tidak berhati hati.
- Menghentikan SALAH KAPRAH: Mencegah adanya tekanan/intervensi politik dalam setiap kebijakan yang diambil. Hal ini sangat sulit dilakukan. Karena adanya komitmen politik yang harus dipenuhi oleh setiap pejabat pengambil keputusan untuk mengumpulkan dana demi pelestarian kekuasaan.
- Menghentikan SALAH ASUH: Memperkuat independensi lembaga lembaga pengawasan dan pembinaan bank seperti Bank Indonesia, organisasi bankir profesional dan asosiasi perbankan nasional, auditor, akuntan publik. Agar mereka tidak saling berkolusi mengelabui nasabah bank para pemegang saham publik.
- Menghindari SALAH TAFSIR: Mengupayakan adanya kepastian hukum, agar pelanggaran pelanggaran terhadap peraturan perbankan, seperti pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit dapat dihukum.
Bisa dimengerti jika kebijakan-kebijakan yang diambil selalu bersifat reaktif dan sangat sulit untuk membasmi PANCASALAH, karena semua komponen bangsa pada waktu itu telah dikondisikan untuk mendukung pelestarian kekuasaan.
Penerapan tata-kelola yang baik atau good govrnance dan transparansi tidak diterapkan di semua tataran kegiatan berbangsa dan bernegara. Lembaga-lembaga peradilan dan pengawasan tidak memiliki independensi dan kekuatan secara fungsional dan profesional. PANCASALAH merupakan karakter kehidupan di semua lini organisasi pemerintah bahkan sampai ke tingkat pemerintah paling bawah seperti kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
Kemerdekaan untuk bertanya pun diberangus dengan kebijakan kontrol yang sangat ketat terhadap informasi. Industri pers dan organisasi-organisasi masyarakat harus mendapat ijin pendirian, diawasi secara ketat dan ijin bisa dicabut sesuai dengan keinginan penguasa.
Stabilitas politik, ekonomi dan sosial diperoleh dengan menciptakan ketakutan. Aspirasi dan kekecewaan tidak bisa tersalur sehingga terakumulasi seperti tekanan uap yang semakin lama semakin tinggi karena tidak memiliki celah untuk keluar dan akhirnya meledak.
Oleh sebab itu, para teknokrat pun sadar bahwa tabu hukumnya untuk menghilangkan PANCASALAH, karena harus menghadapi kekuatan besar yang akan melibasnya. Sampai akhirnya, ketika semua opsi deregulasi makro ekonomi sudah habis dan kepercayaan serta kredibilitas pemerintah sudah jatuh ketitik nadir, barulah mereka mengundang IMF dan meminjam tangan IMF untuk memaksakan kebijakan yang menghapuskan rente ekonomi kepada rejim KKN.
Anehnya Presiden Soeharto tidak melakukan perlawanan. Presiden tunduk dengan mudah dan menuruti semua rekomendasi IMF untuk menghilangkan segala bentuk distorsi yang ditimbulkan oleh usaha keluarga dan kroni, yang telah dipertahankan puluhan tahun.
Kita boleh tidak suka dengan IMF, akan tetapi kita harus menilai secara obyektif bahwa hanya IMF yang berani meminta presiden Soeharto untuk tunduk dan mau menyerahkan segala kenikmatan rente ekonomi keluarga dan para kroni yang telah didapat selama tiga puluh tahun lebih. Karena IMF memiliki uang yang besar guna menyelamatkan perekonomian Indonesia. IMF juga dianggap sebagai simbol pemulihan kepercayaan dunia usaha dan keuangan internasional terhadap perekonomian setiap negara.
Dana Moneter Internasional atau IMF, merupakan lembaga keuangan yang anggotanya terdiri dari negara-negara maju dan negara berkembang diseluruh dunia termasuk Indonesia. IMF menerapkan syarat atau kondisi kepada setiap negara yang menerima pinjaman dari lembaga tersebut.
Dan pemerintah Indonesia menyerah…
Pertanyaan yang Terjawab
Saya merasa sangat beruntung sekaligus terluka karena telah menyaksikan dan mengikuti perjalanan mengarungi sebuah zaman, yang bagi beberapa golongan merupakan zaman keemasan dan penuh dengan kenikmatan. Terutama para konglomerat dan pejabat yang hidup pada zaman itu. Sebaliknya, bagi sebagian besar rakyat merupakan zaman yang penuh dengan kepahitan.
Bagi para kroni dan kerabat dekat penguasa rejim KKN zaman tersebut merupakan sebuah mimpi indah yang menjadi kenyataan dan berakhir ketika mereka bangun dari tidurnya. Sedangkan bagi kebanyakan warga negara Indonesia, zaman tersebut harus diakhiri dengan warisan berupa mega-hutang dan kehilangan marwah sebagai sebuah bangsa yang berwibawa.
Bagi saya, itu merupakan sebuah episode perjalanan bangsa Indonesia yang telah menjadi sejarah penting dan memberikan pelajaran bahwa kemampuan bertanya sebagai orang merdeka adalah faktor utama penyelamatan nasib bangsa.
Sebagai seorang anak bangsa, saya merasa sedih melihat perjalanan sejarah perekonomian Indonesia yang telah berakhir dengan tragis.
Kerugian besar, sebenarnya, dapat dihindarkan, jika saja semua anak bangsa mampu bersikap kritis dan peduli, bertanya kepada dirinya sendiri mengenai bagaimana nasib bangsa kedepan.
Pertanyaan saya sebelum saya memutuskan untuk menanggalkan profesi sebagai seorang bankir eksekutif, yakni, “Bagaimana nasib industri perbankan Indonesia kedepan?” ternyata telah menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan dalam memberikan jawaban apakah saya harus meneruskan karier profesional saya di dunia perbankan, atau saya harus melepaskan semua kenikmatan dan fasilitas yang saya dapatkan sebagai eksekutif perbankan?
Pertanyaan saya tersebut telah membawa saya untuk menganalisa dan mencermati keadaan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan tersebut membuat saya bersyukur, walaupun saya harus menanggalkan semua fasilitas fasilitas kehidupan sebagai seorang eksekutif. Saya berhasil menghindarkan diri dari upaya pemasungan akal dan pikiran saya sebagai manusia merdeka.
Banyak orang yang tidak sadar ketika mereka menyerahkan dirinya untuk dikooptasi, dipasung akal pikirannya, sehingga mereka tidak mampu untuk bertanya dan berpikir sebagai orang merdeka. Mereka menjadi lupa, bahwa indoktrinasi yang penuh dengan dusta telah membuat para pemimpin, pejabat, pengusaha menjadi percaya akan dustanya sendiri.
Mereka harus percaya atas dustanya sendiri, karena sikap tersebut memberikan kenikmatan dan rente ekonomi yang besar. Bagi mereka, jabatan dan kekuasaan dianggap rejeki yang menjamin kehidupan keluarga dan keturunannya. Mereka tidak boleh mempertanyakan atau mengemukakan kesalahan-kesalahan akibat kebijakan yang terdistorsi oleh konflik kepentingan dan berpotensi membahayakan keamanan, harkat dan martabat bangsa. Lebih sedih lagi, mereka tidak mampu bertanya kepada dirinya sendiri. Mereka telah kehilangan marwah sebagai manusia.
1998, tahun berakhirnya sebuah zaman.
Sebuah zaman yang penuh sesak dengan manusia yang mabok kekuasaan dan harta. Manusia-manusia yang tidak sadar akibat hasil pemasungan akal pikiran secara sistemik. Manusia-manusia yang tidak mampu bertanya, dan apalagi berpikir secara kritis dan merdeka.
Kita bisa menciptakan zaman yang berakhir dengan penuh wibawa dan kehormatan, jika dan hanya jika kita mampu bertanya, akan dibawa ke manakah kita?
Sebagai manusia, harus mampu bertanya, mau dibawa ke mana zaman tersebut? Kita harus memberikan kesempatan dan kemerdekaan pada anak-anak untuk bertanya pada zamannya masing masing.
Yang terpenting adalah, keselamatan suatu bangsa diawali dari kemerdekaan dan kebebasan rakyat untuk mengajukan pertanyaan pada setiap zamannya masing masing,” Pertanyaan-pertanyaan rakyat yang berdaulat harus diperlakukan sebagai sesuatu hal yang sakral dan harus dihormati. Oleh karena itulah, para pendiri bangsa telah menempatkan pertanyaan rakyat dalam konstitusi tata negara Indonesia yang kita kenal dengan Hak Interpelasi, yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi, Hak Interpelasi tersebut tidak pernah ada dan dikubur dalam-dalam pada sebuah zaman di mana saya mengarungi kehidupan sebagai seorang profesional muda.
Pertanyaan rakyat pada waktu itu tidak pernah terdengar.
Namun demikian, pertanyaan saya menerawang zaman telah terjawab dengan penuh kesedihan!*
