deFACTO – “Makanya saya datang ke Muna untuk berdoa. Salah satu doa adalah ingin jadi presiden. Kalau keinginan kan boleh boleh-boleh saja. Semoga ada takdir Allah,” ujar LaNyalla.
Ucapan itu disampaikan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat menghadiri silaturahmi dan jamuan makan siang oleh Bupati Muna di Rumah Dinas Bupati Muna, Sulawesi Tenggara, Kamis (17/1021).
Sebelumnya LaNyalla mengatakan, salah satu keinginan terbesar DPD RI adalah amandemen konstitusi ke-5 sebagai bagian untuk memperkuat peran lembaga tersebut.
Karena setelah amandemen tahap 1 sampai 4 semua dikunci oleh partai politik. Termasuk pencalonan presiden dengan adanya ambang batas pencalonan.
“Kita ingin Presidential Threshold 0 persen. Supaya anak-anak bangsa yang punya potensi bisa mencalonkan dan dicalonkan menjadi Presiden. Karena hak dan kewajiban warga negara untuk memilih dan dipilih itu sama,” papar LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, dahulu negara Indonesia merdeka karena sumbangsih para raja dan sultan Nusantara, juga entitas civil society lainnya seperti kaum terdidik, ulama, tokoh masyarakat, militer dan lainnya.
Namun, hingga saat ini entitas civil society itu tidak dilibatkan dalam perjalanan bangsa.
“Yang justru berperan dan menentukan malah partai politik. Padahal mereka bisa dibilang datang belakangan. Karena gerakan politik para pejuang kemerdekaan dengan partai politik itu dia hal yang berbeda,” ujar dia.
LaNyalla menginginkan adanya kesetaraan dalam hal itu. Kesetaraan antara partai politik dan kalangan non partai politik.
“Kalau parpol bisa usung capres, harusnya non parpol seperti anggota DPD juga bisa usung yang sama,” jelas LaNyalla lagi.
Makanya LaNyalla meminta dukungan dalam amandemen konstitusi. Karena hal itu akan bermanfaat bagi daerah.
“Kalau tidak ada calon dari non parpol akan sulit memajukan bangsa terutama daerah. Yang bisa mewakili entitas civil society seperti kaum terdidik, ulama, tokoh masyarakat, militer dan lainnya, idealnya adalah kalangan non partisan,” tuturnya.* man
