Foto-foto instagram @fahrihamzah
DeFACTO.id – Semasa menjabat Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dikenal vokal, keras dan tajam dalam mengkritisi pemerintah. Meskipun kritiknya mengedepankan gagasan dan buah pikiran, ia tak luput dari sebutan tukang nyinyir, memendam kebencian dan stigma negatif lain dari lawan politik dan pendukung yang ia kritisi. Tapi, nyali aktivis1998 ini tidak gentar.
Puncaknya, Fahri berseteru dengan elite politik PKS, partai tempatnya berpijak. Tahun 2018, Fahri dipecat dari PKS dan diminta mundur sebagai Wakil Ketua DPR RI. Perseteruan itu berlanjut di pengadilan sebelum akhirnya Fahri memilih mendirikan Partai Gelora Indonesia bersama Anis Matta. Fahri Hamzah menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonisia dan ketua umumnya Anis Matta.
Sejak tak lagi duduk di DPR RI, Fahri Hamzah terbilang jarang tampil di depan umum. Gagasan dan kritik tajamnya hanya diungkapkan di Twitter.
Entah karena memendam dendam politik, mengampanyekan Partai Gelora atau lantaran tidak tahan terlalu lama berdiam diri, belakangan ini gagasan dan kritik tajam Fahri Hamzah kembali bermunculan di media dan akun Twitter dan Instagram miliknya. Menarik disimak kenapa sasaran kritiknya lebih sering tertuju pada DPR RI dan partai politik. Misalnya seperti petikan tulisannya di intagramnya pekan ini.
Parpol dan Daulat Rakyat
Kita harus terbiasa dengan tradisi “Kedaulatan Rakyat”. Rakyat yang memutuskan. Mau pakai partai apapun kalau rakyat gak pilih ya gak jadi. Cara ini membuat kita jernih melihat parpol. Bahwa wakil rakyat bukan perkakas parpol. Wakil rakyat adalah instrumen rakyat.
Partai harusnya kembali sebagai lembaga pemikiran. Semakin berpikir semakin baik bagi rakyat. Kalau parpol hanya jadi operator memang ia bisa memberi sembako tapi gak bisa cari jalan keluar bagi bangsa. Bukan berarti gak boleh baksos tapi baksos utama parpol adalah baksos ide.
Dalam kasus saya melawan pimpinan parpol yang lalu, mereka tidak tahu cara memelihara perbedaan yang ada. Makanya saya disuruh mundur. Waktu saya tanya, “Salah saya apa?” Jawabanya, “Tidak ada!”.
Jadi konsep “elected official” atau jabatan karena pilihan rakyat jangan mudah dirampas. Wakil rakyat atau semua jabatan yang dipilih rakyat (elected official) harus dijaga supaya tetap menjadi alat rakyat dalam menjalankn roda negara.
Partai politik harus tau diri dan tau batasnya. Parpol tidak bisa ambil alih pejabat terpilih menjadi harta benda partai politik. Ini adalah poin-poin diantara akar krisis politik di negeri kita.
Kekecewaan rakyat pasti berdasar. Partai politik harus berbenah sebab mereka adalah tulang punggung demokrasi kita. Kita juga jangan sinis pada parpol apalagi kalau mau berbenah diri. Parpol itu inti.* Zen Bastian
