Home / Berita

Jumat, 10 Desember 2021 - 21:08 WIB

Dua Anggota DPD Daftarkan Gugatan Presidential Threshold ke MK

Senator Fachrul Razi asal Aceh dan Senator Bustami Zainudin asal Lampung resmi daftarkan gugatan PT (Presidential Threshold) Nol Persen ke Mahkamah Konstitusi, Jumat, (10/12/2021).

Kedua Senator tersebut turut didampingi Lawyer Refli Harun menuju MK mengajukan pengujian materil UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan Presidential Threshold (PT).

Senator Fachrul Razi meminta doa dukungan kepada seluruh Bangsa Indonesia  agar Demokrasi di Indonesia dapat ditegakkan.

“Semoga tergugah hati Hakim MK memperhatikan dan memutuskan seadil-adilnya dalam rangka yang terbaik terhadap demokrasi Indonesia dan kita harapkan nol persen jawaban terhadap masa depan Indonesia. Salam PT nol Persen”,  tegas Senator Fachrul Razi yang juga alumni Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Baca Juga  Arogansi di Balik Percekcokan Arteria Dahlan dengan Isteri Jenderal TNI

Sementara itu, Senator Bustami berharap gugatan Konstitusi kita ini bisa diterima menghasilkan putusan seadil-adilnya terhadap seluruh warga negara Indonesia.

“Kita berharap UU ini menjadi pintu bagi segenap warga bangsa terutama para pemimpin di daerah yang potensial untuk bisa juga berkiprah ditingkat nasional punya kesempatan yang sama untuk mereka bisa mencalonkan menjadi pemimpin nasional,” ujar Senator Bustami.

Baca Juga  Menhub Dapat Penghargaan dari Polri dan Jasa Raharja

Menurut Bustami, Presidential Threshold ini menjadi penting nantinya agar UU kedepan menjadi rujukan kepada UU Pilkada sehingga kalau 20 Persen ini bisa kita Nol kan mau tidak mau, suka tidak suka untuk memilih pimpinan daerah baik Bupati, Gubernur, Walikota  kita juga berharap akan menjadi rujukan yang sama yaitu dengan nol persen ini”,

Baca Juga  Airlangga Hartarto Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Karalloe

Refli Harun.mengatakan, sebelumnya telah ada 14 permohonan. Dari 14 permohonan tersebut 1 yang belum diputuskan, tapi seluruhnya ditolak tidak dapat diterima.

“Tetapi kami meyakini persoalannya bukan pada argumentasi hukumnya, tetapi pada soal-soal psikologi politiknya bahwa yang Presidensial Threshold ini menjadi alat bagi kekuasaan oligarki untuk melakukan dominasi terhadap pemilihan presiden tidak memberikan kesempatan kepada calon calon lainnya. hanya pada partai dan elit tertentu saja,” kata Refly. (*)

Share :

Baca Juga

Berita

E-Goverment Mendesak Diterapkan di Indonesia
Awan Tupo

Berita

Gekrafs Tangsel dan Pelaku UMKM Grebek Ciputat Timur
AIRLANGGA

Berita

Airlangga Hartarto Ajak Masyarakat Mengheningkan Cipta Pukul 08.15 di Hari Pahlawan
Anies Baswedan

Berita

Anies Baswedan Resmikan Lapangan Ingub Muara Angke di Penjaringan

Berita

Anies Baswedan Kunjungi Remy Sylado
Taylor Swift

Berita

Lagu Terbaru Taylor Swift “All Too Well” Versi Panjang Berada di Peringkat 1 Billboard Hot 100
ANIES BASWEDAN

Berita

Heboh Anies Baswedan Pinjam Uang ke Bank DKI untuk E-Formula!
PRABOWO

Berita

Arahan Prabowo di Apel Terpusat yang Dipimpin KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa