Jakarta, Defacto – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) bersama kementerian/lembaga terkait membentuk Tim Profesional Pariwisata Nasional (TPPN) periode 2024-2025 guna mewujudkan sumber daya manusia (SDM) pariwisata unggul dan berdaya saing global sesuai dengan standar kompetensi profesional pariwisata yang ditetapkan dalam ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (ASEAN MRA-TP).
“Kami ucapkan selamat atas terbentuknya Tim Profesional Pariwisata Nasional yang diharapkan dapat mendukung percepatan terciptanya insan-insan pariwisata Indonesia yang unggul dan berdaya saing internasional,” ujar Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf/Baparekraf, Nia Niscaya, dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di Jakarta, Senin (10/6/2024).
ASEAN MRA-TP merupakan sumber rujukan yang disepakati untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja profesional di sektor pariwisata kawasan ASEAN. Kurikulum ASEAN MRA-TP telah disepakati bersama para Menteri Pariwisata se-ASEAN sejak 2012 di Thailand. Kesepakatan tersebut ditujukan agar negara di kawasan ASEAN mendapatkan pengakuan atas standar kompetensi tenaga profesional di bidang pariwisata.
Nia menjelaskan, TPPN nantinya akan memastikan penerapan ASEAN MRA-TP dapat dilaksanakan dengan baik. Mulai dari lembaga pendidikan, pelatihan, juga sertifikasi.
“Jangan sampai kita menjadi pasar, tapi harus menjadi _player_. Apalagi kita sudah dikenal dengan _hospitality_ yang baik,” ujar Nia.
Direktur Standardisasi Kompetensi Kemenparekraf/Baparekraf yang juga Ketua Pelaksana TPPN, Faisal, mengatakan salah satu hal yang akan dilakukan TPPN dalam upaya mempercepat implementasi ASEAN MRA-TP adalah dengan penguatan dan integrasi SATU DATA ASEAN.
“Karena saat ini datanya masih parsial di masing-masing kementerian atau asosiasi. Ini yang perlu kita konsolidasikan sehingga ketika kita melaporkan dalam pertemuan-pertemuan di ASEAN, kita punya satu dasar untuk implementasi ASEAN MRA-TP,” ujar Faisal.
Selanjutnya adalah penambahan okupasi dari jumlah 230 di ASEAN, saat ini Indonesia baru memiliki 32 Skema okupasi masih tersisa 198 sehingga perlu akselerasi.
“Kita masih fokus pada (standar) bidang hotel dan travel, padahal sudah ada bidang MICE, Event, dan SPA yang sudah disepakati di ASEAN. Karenanya kita tentu mencoba untuk menambah bidang-bidangnya,” ujar Faisal.
Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata (BBPPMPV Bispar) Kemendikbud, Nana Halim, mengatakan Kemendikbud khususnya di kurikulum untuk SMK telah mengembangkan kurikulum berstandar ASEAN sejak tahun 2019. Mulai dari keahlian tata boga, tata busana, dan usaha perjalanan wisata.
“_Pilot project_ diterapkan di 21 SMK dan kami telah mengirim sekitar 80 guru untuk menjadi _master trainer_ di Indonesia. Tahun ini kita juga melatih lima kelas dengan masing-masing kelas 100 guru usaha perjalanan wisata untuk diperkenalkan tentang kurikulum ASEAN,” kata nana.
Sementara Direktur Standardisasi Kompetensi Program Pelatihan, Kementerian Ketenagakerjaan, Muh. Amir Syarifudin, mengatakan kolaborasi melalui hadirnya TPPN ini sangat penting untuk dapat bersama-sama mengakselerasi penciptaan sumber daya manusia Indonesia yang kompeten.
“Ketika (standar) sudah ada pengakuan antarnegara, maka masing-masing negara harus menyiapkan. Tentunya kalau kita lebih siap, kita tentu bisa menang, kita bisa mengisi tenaga kerja kita di luar,” ujar Amir.
Anggota Komisaris BNSP, Miftakul Azis, mengatakan BNSP penjaminan mutu dari proses pendidikan dan pelatihan vokasi telah mengembangkan skema-skema sertifikasi dan kualifikasi dengan standar ASEAN.
“Dengan kebijakan yang ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maka sudah tersedia skema sertifikasi kualifikasi ASEAN dan sebentar lagi kita juga akan me-launching Skema Okupasi ASEAN. Ini adalah skema bersama yang bisa tinggal dipakai teman-teman lembaga sertifikasi profesi,” kata Azis. (*/hw)
