Penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E yang sampai saat ini tidak jelas juntrungannya, semakin simpang siur.
Jika sebelumnya ada kabar pemerintah pusat akan mengambil alih penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut, hari ini, Jum’at (26/11/2021) orang dekat istana mengisyaratkan bahwa pemerintah pusat tidak ikut campur dalam hajatan tersebut.
Staf khusus Mensesneg Faldo Maldini
menegaskan, hajatan itu merupakan menjadi tangung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bukan urusan Pemeritah Pusat.
“Kami sampaikan bahwa hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov DKI dan panitia penyelenggara,” kata Faldo Maldini melalui keterangan tertulisnya Jumat (26/11/2021).
Faldo menambahkan, berbagai dinamika di daerah terkait penyelenggaraan adalah sepenuhnya tanggung jawab pemangku kebijakan daerah dan penyelenggara, dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.
Pemerintah Pusat, kata Faldo, tidak mengambil bagian dalam ajang balap ini. Ia menyarankan, agar Anies Baswedan dan jajarannya agar mempersiapkan dengan matang semua infrastruktur pendukung balap Formula E, seperti mempersiapkan lokasi sirkut yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, agar ke depan gelaran ini tak berpolemik lagi.
“Sebaiknya pemprov DKI dan panitia penyelenggara memprioritaskan dulu untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi,” kata faldo.
Faldo kemudian mencontohkan penyelenggaraan event World Super Bike (WSBK) di Sirkuit Mandalika beberapa waktu lalu.
“Superbike Mandalika kemaren juga tidak diawali oleh pertemuan CEO-nya dengan Presiden,” ungkapnya.
Sebelumnya Co-Founder sekaligus Chief Championship Formula E Operations (FEO) Alberto Longo mengatakan berharap dapat bertemu Presiden Joko Widodo atas permohonan Gubernur Anies Baswedan. susi
