Jakarta, Defacto – Polemik mengenai royalti musik kembali menjadi sorotan publik. Banyak pengelola kafe, hotel, hingga perusahaan otobus enggan memutar musik karena khawatir terkena kewajiban royalti.
Fenomena ini bahkan melahirkan kisah unik, seperti sebuah hotel di Tegal Jawa Tengah yang memilih memutar suara burung sebagai pengganti musik.
Kebingungan yang meluas ini menunjukkan adanya masalah sosialisasi dan komunikasi seputar Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan mekanisme pengelolaan royalti.
Untuk menjawab keresahan tersebut, akan digelar diskusi publik bertajuk “Isu Royalti Terkini & ke Depan” pada Rabu, 27 Agustus 2025, pukul 14.00–17.00 WIB di Balai Sarwono, Kemang , Jakarta Selatan.
Diskusi akan menghadirkan tokoh-tokoh lintas sektor: Candra Darusman (Pusat Studi Ekosistem Musik, Mantan Pengawas LMKN, Ketua AMI Awards, Praktisi Musik), Yuno Abeta Lahay (Waketum Bidang Organisasi PHRI), Markus Rozano Antar Prasetyo atau Kepra, (Praktisi Komunikasi, Penyiaran, dan Event), Asri Hadi (Pemred Indonews.id) sebagai host dan Sandy Canester (musisi sekaligus pencipta lagu) sebagai bintang tamu
Acara ini digagas oleh Omen, Rio Sarwono, Asri Hadi, Ippie, dan Indonews.id. “Diskusi terbuka untuk umum, gratis, dan kami menyediakan coffee break,” undang Ome
Salah satu narasumber, Kepra, menyoroti masih rendahnya pemahaman publik soal mekanisme royalti. Minimnya sosialisasi membuat isu performing right, direct licensing, hingga peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sering tercampur.
“Awalnya hanya soal ijin dan fee komposer untuk lagu yang dinyanyikan di konser. Tapi publik kini dibuat bingung oleh isu-isu yang tumpang tindih, bahkan kasus Mie Gacoan versus LMK dianggap sama dengan performing right. Padahal itu berbeda,” jelas Kepra.
Menurutnya, sejak 1990-an, pendekatan yang digunakan bersifat persuasif dan edukatif. Namun kini, banyak kasus langsung dibawa ke ranah hukum.
“Royalti bagi penulis lagu adalah keniscayaan. Tapi LMK juga harus berbenah agar kepercayaan pelaku usaha dan publik tumbuh,” tambah Kepra.
Sementara itu, Candra Darusman menegaskan pentingnya forum publik ini untuk memberi pemahaman utuh tanpa bias.
“Harapannya, industri musik bisa kembali ke rel yang benar, membesarkan ‘kue royalti’ dan membaginya secara adil serta amanah,” ujarnya.
Ia juga menekankan peran media dalam membuka lapisan masalah, mengubah pandangan keliru, dan mengedukasi publik.
Menurut Candra, pengumpulan royalti sejatinya adalah upaya bermartabat untuk melindungi profesi pencipta lagu.
Sebagai rekomendasi, ia mendorong kolaborasi lintas sektor—musisi, pelaku usaha, media, dan pemerintah—dengan menjunjung transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang baik. Ia juga mengingatkan musisi muda agar membangun rasa kolektivitas. “Kita semua sedang berlayar dalam kapal induk besar milik bersama,” tegasnya.
Moderator acara, Asri Hadi, menyebut forum ini sebagai jawaban atas ramainya polemik royalti di berbagai platform media.
“Karena banyak tempat diminta membayar royalti dan menimbulkan pro-kontra, maka Indonews.id mengambil inisiatif untuk membahasnya secara terbuka. Dengan begitu masyarakat tahu duduk persoalan yang sebenarnya,” ujar Asri Hadi.
Diskusi ini diharapkan menjadi ruang dialog yang sehat, menghasilkan solusi nyata, serta memperkuat sistem royalti yang lebih adil, sehat, dan transparan bagi industri musik Indonesia.
