Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, ketidakhadirannya dalam rapat dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada (27/Juli /202), karena pada saat bersamaan ada rapat internal Presiden, yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen.
Tanggal 28/September /2021 ada rapat dengan Banggar DPR (untuk)membahas APBN 2022, dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Maka Rapat dengan MPR diputuskan ditunda.
Mengenai (pemotongan) anggaran MPR, Sri Mulyani menjelaskan, tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk : membantu penangan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.
Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN.
“Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan,” jawab Sri Mulyani seperti diunggah di aku facebooknya, Rabu (1/12/2021).
Ia menegaskan, Kemenkeu dan Menkeu terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian.
MPR Minta Menkeu Diganti
Sebelumnya Pimpinan MPR mengusulkan kepada Presiden agar Sri Mulyani diganti dari jabatannya.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Bidang Anggaran, Fadel Muhammad dalam acara Konferensi Pers di Gedung Nusantara III, Parlemen Jakarta, Selasa, (30/11/2021).
Menteri Sri Mulyani tidak menepati janji terkait anggaran guna memasifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. “Kami pimpinan MPR 10 orang, dulu cuma 4 orang namun anggaran di MPR malah turun terus,” kata Fadel.
“Karena kami anggap Menteri keuangan tidak etis, tidak cakap mengatur kebijakan pemerintahan kita ini,” tutur Fadel.
Kekanak-kanakan
Sikap pimpinan MPR tersebut, menurut Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), adalah sikap kekanak-kanakan.
Peneliti Formappi Lucius Karus sikap tersebut justru menunjukkan MPR seperti kehilangan ruh kenegarawanan mereka karena hanya memikirkan kepentingan lembaga sendiri. Menurut dia, alasan MPR yang meminta Sri Mulyani dicopot itu tidak mencerminkan kebijaksanaan pimpinan MPR.
“Masa gara-gara pengurangan anggaran MPR, Presiden diminta mencopot Menkeu sih? Itu kok kekanak-kanakan banget,” kata Lucius seperti dikutip cnnindonesia.com Rabu (1/12). susi
Keterangan foto: Menkeu Sri Mulyani Indrawati (Foto: Instagram smindrawati)
