Pelawak yang juga bekas politikus, Dedi Gumelar, yang akrab disapa Miing mendukung perjuangan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang menginginkan Presidential Threshold 0 persen.
“Saya membaca dan melihat suara keras Ketua DPD RI dalam menggaungkan Presidential Threshold 0 persen. Ini harus didukung bersama. Makanya saya sengaja mendatangi Pak LaNyalla, memberi dukungan moril,” ujar Miing di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (14/12/2021).
Menurut Miing, DPD RI memang sudah seharusnya berbicara tentang fundamental bangsa. Karena DPD RI merupakan lembaga strategis yang mempunyai kekuatan politik.
Apalagi menurutnya, untuk saat ini lembaga yang bisa dipercaya publik, yang bersih dan transparan hanya DPD RI.
“Sudah tepat Ketua DPD RI berbicara soal Presidential Threshold 0 persen ini. Karena ini demi kepentingan rakyat, ini juga keinginan sebagian besar masyarakat. Selain itu agar partai politik juga berpikir dengan desakan yang terjadi saat ini. Jangan semau atau sekuasa mereka,” lanjut Miing.
“Lagian kalau saya yang ngomong PT 0 persen, orang tidak banyak gubris. Karena saya tak punya legal standing, tak punya resources. Beda kalau yang bicara Ketua DPD RI. Pasti jadi ramai,” ujar dia.
Kepada LaNyalla, Miing juga menyampaikan kalau negara sudah keluar dari peradaban berbangsa dan bernegara.
Untuk itulah DPD RI diminta lebih rajin lagi dalam mengontrol kinerja pemerintah. Sejauh ini, menurut Miing, pemerintah seperti tidak ada yang mengawasi.
“Fungsi DPR sebagai pengawas sudah tidak ada. Mereka setuju-setuju saja dengan pemerintah. Makanya DPD RI harus menunjukkan perannya di sini. Pemerintahan harus diluruskan kalau salah,” ucap personel grup Bagito itu.
LaNyalla berharap ke depan Miing bisa ikut bergerak lebih massif lagi dalam menyuarakan PT 0 persen.
“Dukungan Kang Miing jadi tambahan energi bagi kami. Dengan bantuan Kang Miing, kemudian elemen-elemen lain, saya yakin perjuangan kita akan berhasil,” tegas LaNyalla. man
Foto ::Miing ketika bertemu LaNyalla di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (14/12/2021).
