Home / Berita / Esai / Historia / Tokoh

Jumat, 21 Januari 2022 - 07:36 WIB

DI BALIK REFORMASI 1998: Detak Detik Sumbu Bom Waktu (III):

Laksamana Sukardi

Laksamana Sukardi

Oleh LAKSAMANA SUKARDI

Desember 1997, Pendarahan Likuiditas Bank Indonesia

AKIBATdari sikap mencla-mencle pemerintah dalam likuidasi bank yang dilaksanakan secara tidak transparan, maka timbul persepsi bahwa pemerintah tidak memiliki kemampuan manajemen krisis untuk memperbaiki keadaan. Bagaimana mampu memperbaiki keadaan, kalau pemerintah sendiri merupakan sumber dari masalah?

Alhasil, walaupun deposito sebesar Rp20 juta kebawah telah digaransi oleh pemerintah, masyarakat secara besar besaran tetap memindahkan dana mereka dari perbankan swasta dan mentransfernya ke bank pemerintah, bahkan keluar negri. Maka yang terjadi pada bulan Desember adalah pelarian modal domestik (domestic capital outflows) yang semakin parah. Kondisi tersebut, menjadi tambah parah karena berkembangnya rumor bahwa Presiden Soeharto jatuh sakit.

Seperti telah saya uraikan, kondisi sosial masyarakat Indonesia yang lebih percaya terhadap rumor akibat tidak adanya transparansi pemerintah, membuat mereka  semakin berbondong bondong menarik deposito dari perbankan. Tercatat selama bulan Desember 1997, kucuran kredit likuiditas Bank Indonesia meningkat dari Rp13 tilyun menjadi Rp31 trilyun. Jumlah tersebut setara dengan 5% dari GDP Indonesia pada waktu itu.

Pendarahan likuiditas Bank Indonesia dirasakan sangat besar pada bulan ini. Dana sebesar Rp31 trilyun dikucurkan hanya untuk menambal lubang likuiditas pada perbankan. Yang sangat mengkhawatirkan adalah penarikan dana besar-besaran tersebut dipakai untuk pembelian dollar Amerika dan ditransfer keluar negri. Dengan kata lain, kredit likuiditas ditransfer keluar negeri!

Januari 1998, Titik Nadir Kredibilitas Pemerintah

PEMERINTAH ternyata masih belum menerima kenyataan bahwa bom waktu telah meledak dan menimbulkan kerusakan yang sangat fatal. Perbankan sudah hancur berantakan. Pengumuman pemerintah mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 1998 telah memberi kesan bahwa pemerintah pada saat itu tidak mau  menerima kenyataan bahwa perekonomian Indonesia sudah ambruk. RAPBN tersebut sama sekali tidak realistis dan tidak menggambarkan ekonomi yang sedang terpuruk.

Baca Juga  DI BALIK REFORMASI 1998: Mei 1998 Game Over (VI)

Akhirnya, pelarian modal keluar negeri semakin besar. Rupiah semakin menukik. Nilai tukar dollar Amerika terhadap rupiah menjadi Rp15.000 per Dollar Amerika. Bank Indonesia babak belur. Kredit likuiditas untuk menambal lubang besar yang diakibatkan penarikan dana besar-besaran dari perbankan Indonesia telah mencapai Rp60 trilyun di akhir Januari 1998.

Kepercayaan dan kredibilitas pemerintah  jatuh mencapai titik nadir.

Presiden Soeharto, terpaksa menandatangani perjanjian baru dengan IMF pada tanggal 15 Januari 1998. Halaman depan koran-koran di Indonesia dan di luar negeri memuat gambar penandatanganan perjanjian tersebut. Presiden Soeharto tunduk menandatangani kertas perjanjian, seolah olah sebagai pihak yang menyerah dan memohon pertolongan. Sedangkan Michel Camdessus, Direktur IMF berdiri tegak dengan dua tangan disilangkan di dada, memperhatikan Presiden Soeharto.

Melihat foto tersebut, perasaan saya terenyuh dan terluka.  Walaupun saya sudah lama memperingatkan bahwa kondisi tersebut akan terjadi, tetapi sebagai bangsa Indonesia saya merasa telah kehilangan marwah.

Foto tersebut menjadi sangat terkenal, karena seolah-olah menjadi simbol penyerahan kekuasaan Soeharto kepada IMF. Soeharto setuju untuk menghilangkan segala rente ekonomi yang dinikmati keluarganya dengan menghapuskan subsidi, monopoli dan membatalkan proyek-proyek keluarga.

Langkah pertama yang disepakati pemerintah dan Dana Moneter Internasional (IMF) adalah pendirian Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau IBRA—Indonesian Banking Restructuring Agency—yang bertujuan untuk membantu pemerintah melaksanakan program restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan nasional.

Pada waktu bersamaan, pemerintah mengumumkan program blanket guarantee, yaitu menjamin seluruh deposito yang berada di dalam perbankan nasional. Sebelumnya hanya deposito dengan jumlah di bawah Rp20 juta yang dijamin pemerintah. Administrasi penjaminan dan pendataan dana pihak ketiga atau seluruh kewajiban bank dilakukan oleh BPPN.

Pebruari 1998, Perlawanan Terakhir Soeharto Terhadap IMF

Baca Juga  Penyebab Meletusnya Perang Dunia 1 (full)

PROGRAM IMF memberikan dampak positif, yaitu nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika menguat, yaitu berkisar antara Rp10.000 – Rp12.000 per dollar Amerika.

Pada saat itu pula 54 bank yang mewakili 36,4% perbankan nasional, yaitu bank-bank yang memiliki pinjaman BI melebihi 200% dari modal dan memiliki rasio kebutuhan modal (Capital Adequacy Ratio) dibawah 5%, berada dalam pengelolaan BPPN.

Namun demikian, masalah mulai timbul lagi ketika Presiden Soeharto memberikan indikasi  untuk menerapkan Currency Board System–sistem nilai tukar mata uang yang tetap/fix terhadap mata uang lainnya. Dalam hal ini, mata uang rupiah akan memiliki nilai tukar yang tetap terhadap mata uang dollar Amerika Serikat. Program ini tidak pernah dibicarakan dengan IMF dan di luar kesepakatan perjanjian dengan IMF.

Selain itu, Presiden Soeharto secara mengejutkan mengganti Ketua BPPN yang belum lama menjabat. Perkembangan tersebut telah membuat gejolak baru, apalagi bulan Maret akan dilaksanakan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden. Akibatnya, timbul keresahan di masyarakat. Terjadi lagi penarikan deposito perbankan secara besar-besaran, yang direspon dengan peningkatan penyaluran likuiditas Bank Indonesia.

April 1998, Tujuh Bank Besar Diambil Oper BPPN

BPPN mengambil oper tujuh bank besar,  satu bank milik pemerintah yaitu Bank EXIM dan enam bank swasta besar), yang memiliki 15,6% dana masyarakat dan kewajiban perbankan. Masing-masing dari ketujuh bank tersebut telah menerima kucuran Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) melebihi Rp2 triliun. Total KLBI yang diterima oleh ketujuh bank tersebut  melebihi 72% dari Total KLBI secara nasional. Selanjutnya, para pemilik bank bank tersebut dipecat dan manajemen bank diganti oleh BPPN. Di samping itu ada tujuh bank kecil yang ditutup, yaitu bank dengan jumlah pinjaman melampaui 500% dari modal.

Baca Juga  Wajah Komposer Ismail Marzuki Ditampilkan di Google Doodle

Tindakan tersebut telah berhasil menenangkan masyarakat. Sebab, kali ini pemerintah lebih tegas dalam menentukan criteria-kriteria penutupan dan pengambil operan bank oleh BPPN. Maka pelarian dana masyarakat dapat diredam. Walaupun masih ada pelarian, tetapi jumlahnya kecil dan sporadis.

Menyikapi perkembangan tersebut di atas, saya tetap pesimistis. Sebab, apa yang dilakukan oleh IMF dan pemerintah masih belum menyentuh sektor yang menyebabkan distorsi ekonomi, seperti pemberian monopoli, tidak adanya transparansi sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, pemungutan yang tidak dicatat dalam APBN serta masih kuatnya sistem ekonomi yang didominasi dan dikendalikan oleh para kroni atau crony capitalist

Pada intinya, jika PANCASALAH tidak diperbaiki, dan tidak adanya perbaikan sistim politik, saya tidak melihat Indonesia akan pulih. Bahkan saya memprediksi bahwa kehancuran ekonomi Indonesia sudah sangat dekat dan bom waktu perekonomian akan segera meledak.

Celakanya, sementara perekonomian Indonesia sudah berada di tepi jurang kehancuran, kondisi politik juga semakin memanas. Tindakan-tindakan represif pemerintah kepada PDI di bawah pimpinan Megawati juga semakin memperburuk keadaan. penyerangan kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro yang memakan banyak korban, rekayasa pendongkelan Megawati dari pimpinan PDI melalui Kongres Medan yang disponsori pemerintah, Pemilu yang dipaksakan tanpa menyertakan PDI  Pro Megawati, telah memberikan kesan atau persepsi bahwa Orde Baru telah memasuki halaman terakhir. Apalagi tindakan represif yang tidak simpatik tersebut dilakukan pada saat perekonomian sedang berada di tepi jurang kehancuran.

Kedua faktor tersebut di atas, telah memberikan keyakinan pada saya bahwa ekonomi Indonesia akan ambruk, karena saya mendalami kedua aspek ekonomi dan politik tersebut secara bersamaan. Saya mulai melihat bahwa Orde Baru sudah mendekati akhir zaman, menuju game over.*

(BERSAMBUNG: Detak Detik Sumbu Bom Waktu IV)

Share :

Baca Juga

Historia

TILL DEATH DO (NOT) PART US

Historia

Mengenang Andrew Higgins, Pembuat Perahu Hebat Untuk Mendaratkan Pasukan

Berita

Catat, Besok Ajang Balap F-1 Pertama di Jeddah, Saudi Arabia
Taylor Swift

Berita

Lagu Terbaru Taylor Swift “All Too Well” Versi Panjang Berada di Peringkat 1 Billboard Hot 100

Berita

Pengkotbah Yang Tega Menipu Para Pensiunan

Berita

MA Potong Hukuman Habib Rizieq Jadi 2 Tahun

Berita

Usai Diperiksa Intensif, Anak Nia Daniaty Akhirnya Ditahan Polda Metro
Karikatur

Esai

Menjawab Pertanyaan dengan Pertanyaan