Jakarta, Defacto – Kolaborasi dan kerja bersama semua pihak telah sukses mengembalikan status Geopark Danau Toba, di Sumatra Utara, menjadi kartu hijau (green card) dalam keanggotaanya pada UNESCO Global Geopark.
Status green card untuk Danau Toba diputuskan melalui Sidang Council UNESCO Global Geoparks (UGGp) yang dilaksanakan pada 5 – 6 September 2025 di Chili. Geopark Danau Toba mendapatkan status kartu hijau bersama Geopark Rinjani Lombok di NTB dan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, di Jawa Barat.
“Saya mengapresiasi kolaborasi dan kerja keras semua pihak mulai dari gubernur, kepala daerah, badan pengelola, dan stakeholder pariwisata yang sudah menjalankan semua masukan dari tim asesor sehingga Danau Toba bisa kembali menjadi green card,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (10/09/2025).
Untuk menjaga kualitas Geopark Global UNESCO, setiap geopark harus menjalani proses revalidasi menyeluruh setiap empat tahun. Green card menunjukkan perpanjangan status Geopark Global UNESCO selama empat tahun. Sedangkan, yellow card membatasi perpanjangan menjadi dua tahun, sekaligus memberikan waktu bagi geopark untuk menindaklanjuti rekomendasi Dewan. Dari 44 revalidasi yang dipertimbangkan, Dewan memberikan 38 green card dan 6 yellow card.
Sebagai tindak lanjut, sidang Council UNESCO Global Geoparks (UGGp) yang dihadiri oleh sekitar 150 pengamat dari 32 negara anggota ini akan menyampaikan laporan kepada Dewan Eksekutif UNESCO untuk mendapatkan pengesahan pada pertengahan tahun 2026.
Dalam upaya meraih kembali status green card, Kementerian Pariwisata telah memberikan dukungan melalui berbagai fasilitasi dan koordinasi. Salah satunya dengan pelaksanaan “The 1st International Conference: Geo tourism Destination Toba Caldera UNESCO Global Geopark 2025”.
Menteri Pariwisata menjelaskan bahwa Geopark Kaldera Toba merupakan wujud nyata visi pariwisata Indonesia. Sebuah destinasi yang menghadirkan keharmonisan antara alam, budaya, dan ilmu pengetahuan.
“Status geopark bukan hanya sebagai bentuk perlindungan, tetapi juga sebagai peluang untuk membuka ruang pembelajaran dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti. (*/hw)
