Home / Berita

Rabu, 12 Januari 2022 - 11:22 WIB

Sidang Paripurna ke-7 DPD RI Sepakati 3 Pansus Langsung Bekerja

Tiga Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk DPD RI disepakati sudah bisa memulai kerja. Kesepakatan itu terjadi setelah peserta Sidang Paripurna ke-7 DPD RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022,  menyetujui komposisi dan keanggotaan pansus yang diusulkan oleh alat kelengkapan pengusul dan alat kelengkapan lainnya.

Sidang Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan 3 Wakil Ketua DPD RI yakni Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Bachtiar Najamudin dan berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (11/1/2022).

“Selanjutnya dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi waktu kerja Pansus dalam membahas isu-isu terkait, dengan disetujuinya komposisi dan keanggotaannya, Pansus sudah bisa memulai tahapan-tahapan pekerjaan,” demikian dikatakan oleh salah satu pimpinan sidang, Nono Sampono.

Baca Juga  Spur Pukul Vitesse 3 - 2 Jadi Debut Manis Antonio Conte

Tiga pansus bentukan DPD tersebut adalah Panitia Khusus Polymerase Chain Reaction (PCR), Panitia Khusus UU tentang Cipta Tenaga Kerja (Ciptaker) dan Panitia Khusus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

“Pembentukan 3 Pansus disepakati pada Sidang Paripurna ke-6 DPD RI tanggal 16 Desember 2021 sehingga sidang hari ini menyepakati struktur para anggota yang masuk ke dalam Pansus,” imbuh Nono.

Berdasarkan ketentuan tentang tata tertib,  keanggotaan Pansus berasal dari perwakilan alat kelengkapan dan atau kelompok provinsi yang ditetapkan dalam sidang paripurna. Bahwa keanggotaan Pansus diwakili oleh 11 anggota.

“Komposisi keanggotaan Pansus sudah disepakati adalah 3 anggota berasal dari alat kelengkapan pengusul dan sisanya masing-masing 2 anggota dari alat kelengkapan lainnya. Selamat bekerja untuk tim Pansus. Semoga mendapatkan hasil maksimal dan membuat terang benderang permasalahan yang merugikan rakyat tersebut,” tegasnya.

Baca Juga  Panglima TNI Temui Ketua DPD RI

Dalam Sidang Paripurna ke-7 diinformasikan juga output dan kinerja DPD RI selama tahun 2021 sebagai wujud pelaksanaan tugas konstitusi dalam mengawal dan membaca aspirasi masalah daerah.

Dimana pada tahun 2021 DPD RI telah menghasilkan 51 produk legislasi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya. Yaitu 5 produk RUU inisiatif, 6 produk Pandangan dan Pendapat, 4 produk Pertimbangan, kemudian ada 24 produk Hasil Pengawasan, 2 produk Pertimbangan Anggaran, 1 produk Prolegnas, 8 Rekomendasi dan terkait Pemantauan dan Peninjauan ada 1 produk.

Baca Juga  KPMP Minta agar Bantuan Kemenparekraf ke Masyarakat Perfilman Dihentikan!

“Semoga apa yang telah dicapai pada tahun 2021 dapat menjadi landasan bagi kita untuk bekerja lebih baik dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah,” tukas Nono.

Sidang Paripurna juga mendukung agar pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) agar segera disahkan pemerintah dan DPR.

“Kami minta agar Komite III mengawal perkembangan RUU dimaksud. Karena tindak kekerasan seksual menjadi keprihatinan kita. Dimana angka kekerasan seksual semakin meningkat.
Kita ingin pemerintah dan seluruh komponen bangsa bersungguh-sungguh membangun kesadaran tentang bahaya kekerasan seksual dan membangun sistem perlindungan hukum untuk mencegah siapapun menjadi korban dan pelaku kekerasan serta melindungi dan memenuhi hak-hak korban,” paparnya.(*)

Share :

Baca Juga

adiwiyata

Berita

Di Tangan Pak Agung, SDN Banjarejo Madiun Raih Adiwiyata Nasional

Berita

Dari Pagaralam ke Kontes Kecantikan Putri Indonesia

Berita

Gawat, Virus Corona Varian Baru Muncul Dari Afrika Selatan
Steven Spielberg

Berita

Steven Spielberg Jelaskan Mengapa Menyutradarai ‘West Side Story’

Berita

Pengungsi Afganistan Mendapat Kejutan Menarik, Saat Mereka Terbang Menuju Amerika
Hayao Miyazaki

Berita

Demi Film Ghibli Terbaru, Hayao Miyazaki Kembali dari Masa Pensiun
Tik Tok

Berita

Mengalahkan Google, Kini TikTok Menjadi Situs yang Paling Populer
Menhub

Berita

Pemda Palembang Didorong Optimalkan Layanan Angkutan Massal