Home / Berita

Selasa, 16 November 2021 - 12:31 WIB

OTT Polda Banten terhadap BPN dan Lurah di Lebak Harus Jadi Pintu Masuk Pemberantasan Korupsi

deFACTO – Operasi tangkap tangan (OTT) Polda Banten terhadap empat oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan seorang Lurah di Lebak harus menjadi pintu masuk pemberantasan korupsi khususnya di wilayah Banten dan juga di Indonesia.

Untuk itu, masyarakat Banten diharapkan memberikan informasi kepada pihak Polda Banten jika mengetahui dugaan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara di daerahnya.

“Apalagi, Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto telah berkomitmen untuk memerangi tindak pidana korupsi di wilayah Banten,” kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, SH.
Komitmen Kapolda itu, tambah Sugeng,  dibuktikannya saat anak buahnya melakukan OTT di BPN Kabupaten Lebak, pada Jumat (12 Nopember 2021) malam dengan menangkap empat staf BPN dan seorang lurah.

Bahkan, pihak kepolisian telah mem-police line beberapa ruangan termasuk ruangan Kepala BPN Lebak. Akhirnya, setelah dilakukan gelar perkara, Polda Banten menetapkan dua orang dijadikan tersangka yakni RY dan PR yang merupakan staf BPN Lebak.

Baca Juga  DI BALIK REFORMASI 1998: Pertanyaan Menerawang Zaman

Dari peristiwa tersebut, Kapolda Banten berjanji tidak segan-segan memerintahkan jajarannya melakukan OTT terhadap kasus-kasus korupsi lainnya. Janji tersebut, seharusnya bukan hanya disuarakan Kapolda Banten saja, tapi dilakukan oleh para kapolda dan kapolres di seluruh Indonesia dalam perang melawan korupsi dan tindak pidana di sektor pertanahan.

Tindakan tegas dari Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto melakukan OTT maka Indonesia Police Watch (IPW) mendorong setiap Polda untuk lebih mengefektifkan Pemberantasan Mafia Tanah. Pasalnya, korupsi di sektor pertanahan sudah menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama melalui tangan-tangan kejam mafia tanah yang bermain dari tingkat desa/lurah, BPN, penegak hukum dan sampai peradilan.

Pemerintah telah berkomitmen dalam memberantas mafia tanah dan Presiden Jokowi telah meminta Polri tidak ragu mengusutnya dan jangan sampai ada penegak hukum yang melindungi para mafia tanah tersebut.

Sebab, mafia tanah seperti diungkap Menkopolhukam Mahfud MD, merupakan kolaborasi oknum pejabat yang memiliki kewenangan dan pihak lain yang memiliki itikad jahat merugikan negara dan masyarakat. Akibatnya, diberbagai daerah sering terjadi duplikasi sertifikat diatas lahan yang sudah ada sertifikatnya sehingga menimbulkan konflik hukum horizontal.

Baca Juga  Duran Duran Siapkan Film Tentang Mereka

Salah satu duplikasi sertifikat ini, pernah dilaporkan warga masyarakat bernama Hj. Dewi Rasmani MM kepada Indonesia Police Watch. Tanah yang dibeli istri almarhum AKBP H. Moh. Made Rumiasa di Kampung Sudi Mampir, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor melalui Bank BNI dengan sertifikat 4477 yang dulunya sertifikat 149 atas nama Yusda itu ternyata ditumpangi oleh tanah milik Dr. Dwi Santy Kusumaningsih.

Anehnya, sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor dengan nomor 2956 itu hanya berlaku satu tahun yakni sejak 28 Juni 2012 sampai dengan 28 Oktober 2013. Setelah habis berlakunya, BPN kemudian memecahnya menjadi lima sertikat yakni nomor 3281, 3282, 3283, 3284 dan 3285.

Baca Juga  Bekas Presiden FIFA, Sepp Blater, dan bos UEFA, Michel Platini, Terlibat Kasus Suap dan Penipuan

Kepala BPN Kabupaten Bogor, telah menerbitkan surat No. 2441/Ket.200-4/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 yang menyatakan diatas tanah sertifikat 4477/Cimanggis terdapat sertifikat Hak Milik 3282/Cimanggis dengan Surat Ukur Nomor 00026/2013 NIB 06.246 atas nama Dr. Dwi Santy Kusumaningsih dan sertifikat Hak Milik 2893/Cimanggis Surat Ukur 00004/2012 atas nama Sri Masfiah Mashuri.

Kewenangan pejabat BPN dengan mengeluarkan sertifikat yang hanya setahun dan kemudian memecah ditumpangkan kepada hak milik orang lain jelas pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat.

“Untuk memberantas korupsi dan tindak pidana di sektor pertanahan tidak cukup dengan OTT seperti yang dilakukan Kapolda Banten, dan membentuk Satgas Anti Mafia Tanah di unit reskrim. Pimpinan Polri harus menurunkan personil di unit intelijen yang memantau pergerakan mafia tanah dari hulu sampai hilir. Dari tingkat Desa/Lurah sampai di tingkat peradilan,” tandas Sugeng. Susi

Share :

Baca Juga

Tangga 2001

Berita

Tangga 2001 Pagaralam yang Baru Bertangga 201 Wajib Disempurnakan

Berita

Mari Kita Ubah, Sebelum Kita Diubah Bangsa Lain

Berita

Belanja Ekstra Murah dari Mitra Co-Branding Wonderful Indonesia

Berita

IPW: Basmi Klitih!

Berita

Penelope Cruz, “Dunia Butuh Film dan Bioskop”

Berita

Pulung Wahyu Makutharama

Berita

Rochy Putiray Latih Tim Sepakbola Wartawan DKI Jakarta

Berita

Dukungan Terhadap Ganjar Pranowo Meluas