Home / Berita

Senin, 1 November 2021 - 07:46 WIB

Ketua DPD Nilai Presidential Treshold Lebih Banyak Mudaratnya

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika perbaikan bangsa harus dilakukan dari hulu. Termasuk memperbaiki sistem ketatanegaraan dan ekonomi negara.

Oleh karena itu, DPD RI terus menggulirkan Amandemen Konstitusi perubahan ke-5 sebagai momentum untuk melakukan perbaikan tersebut.

“Terus terang, selama ini yang banyak diperdebatkan dan didiskusikan di masyarakat adalah persoalan-persoalan di hilir. Sehingga tidak pernah selesai. Padahal sejatinya, persoalannya ada di hulu,” kata LaNyalla, yang hadir secara virtual saat menjadi pembicara kunci dalam acara Pesantren Virtual Bhineka Tunggal Ika Untuk Persaudaraan dan Perdamaian, Minggu (31/10/2021).

Baca Juga  Kemenhub Terima Apresiasi Proyek Strategis Nasional

Menurut LaNyalla, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, persoalan di hulu yang perlu dikoreksi adalah Ambang Batas Pencalonan Presiden atau Presidential Threshold.

Presidential Threshold dinilai LaNyalla lebih banyak dampak buruk, atau mudharat, dari penerapan ambang batas ini. Mulai dari pembelahan yang menimbulkan konflik di masyarakat karen hanya ada dua psang calon yang head to head, hingga potensi anak bangsa yang tak bisa muncul.

“Belum lagi adanya mundurnya kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Golput menjadi tinggi, karena calon terbaik menurut mereka tidak mendapat tiket untuk maju. Lalu ketidakberdayaan partai politik kecil cenderung di hadapan partai politik besar. Mereka tidak bisa ajukan calon karena aturan ambang batas pencalonan presiden itu menjadikan partai politik besar atau gabungan partai politik yang dapat mengusung capres dan cawapres,” jelasnya.

Baca Juga  Reformasi Belum Berjalan Sempurna

Apalagi, Presidential Threshold dikatakan untuk memperkuat sistem presidensil, agar presiden terpilih memiliki dukungan yang kuat di parlemen, justru membuat mekanisme check and balances menjadi lemah. Sebab partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih.

Baca Juga  Varian Baru Covid-19 Merebak di Afrika, Ketua DPD RI Minta Segera Tutup Pintu untuk Negara Teridentifikasi

“Kemudian yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan Partai Politik melalui Fraksi di DPR RI menjadi legitimator kebijakan pemerintah. Berkongsi dalam politik sebenarnya wajar. Tetapi menjadi jahat, ketika kongsi dilakukan dengan mendesain hanya agar hanya ada dua pasang kandidat Capres-Cawapres, yang bisa benar-benar berlawanan dan memecah bangsa, atau sebaliknya bisa pula seolah-olah berseteru,” papar Senator dari Jawa Timur itu.

Share :

Baca Juga

Karikatur

Berita

Selamat Tahun Baru 2002
Laksamana

Berita

DI BALIK REFORMASI 1998: Komponen Sistemik PANCASALAH

Berita

Ditjen Hubdat Gelar Bimtek Bagi Pemegang Merek dan Importir Umum
Kapolri

Berita

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo Wujudkan Mimpi Atlet Teuku Tegar Lewat Video Call

Berita

Kerbau Punya Susu, Sapi Punya Nama (Belajar dari Kasus Band Ti Koes)
Laksamana

Berita

DI BALIK REFORMASI 1998: Perbankan Nasional yang Rentan Gosip
Ana de Armas

Berita

Ana de Armas Menggantikan Scarlett Johansson di Film Ghosted

Berita

IPW: Basmi Klitih!