Home / Berita

Senin, 1 November 2021 - 07:46 WIB

Ketua DPD Nilai Presidential Treshold Lebih Banyak Mudaratnya

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika perbaikan bangsa harus dilakukan dari hulu. Termasuk memperbaiki sistem ketatanegaraan dan ekonomi negara.

Oleh karena itu, DPD RI terus menggulirkan Amandemen Konstitusi perubahan ke-5 sebagai momentum untuk melakukan perbaikan tersebut.

“Terus terang, selama ini yang banyak diperdebatkan dan didiskusikan di masyarakat adalah persoalan-persoalan di hilir. Sehingga tidak pernah selesai. Padahal sejatinya, persoalannya ada di hulu,” kata LaNyalla, yang hadir secara virtual saat menjadi pembicara kunci dalam acara Pesantren Virtual Bhineka Tunggal Ika Untuk Persaudaraan dan Perdamaian, Minggu (31/10/2021).

Baca Juga  Ketua DPD Dukung Penceramah Berwirausaha

Menurut LaNyalla, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, persoalan di hulu yang perlu dikoreksi adalah Ambang Batas Pencalonan Presiden atau Presidential Threshold.

Presidential Threshold dinilai LaNyalla lebih banyak dampak buruk, atau mudharat, dari penerapan ambang batas ini. Mulai dari pembelahan yang menimbulkan konflik di masyarakat karen hanya ada dua psang calon yang head to head, hingga potensi anak bangsa yang tak bisa muncul.

“Belum lagi adanya mundurnya kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Golput menjadi tinggi, karena calon terbaik menurut mereka tidak mendapat tiket untuk maju. Lalu ketidakberdayaan partai politik kecil cenderung di hadapan partai politik besar. Mereka tidak bisa ajukan calon karena aturan ambang batas pencalonan presiden itu menjadikan partai politik besar atau gabungan partai politik yang dapat mengusung capres dan cawapres,” jelasnya.

Baca Juga  Sistem Bikameral Gagal Karena DPD Tak Setara dengan DPR

Apalagi, Presidential Threshold dikatakan untuk memperkuat sistem presidensil, agar presiden terpilih memiliki dukungan yang kuat di parlemen, justru membuat mekanisme check and balances menjadi lemah. Sebab partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih.

Baca Juga  Lawatan ke Eropa dan Timur Tengah, Presiden Jokowi Bawa Komitmen Investasi 600 T Lebih

“Kemudian yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan Partai Politik melalui Fraksi di DPR RI menjadi legitimator kebijakan pemerintah. Berkongsi dalam politik sebenarnya wajar. Tetapi menjadi jahat, ketika kongsi dilakukan dengan mendesain hanya agar hanya ada dua pasang kandidat Capres-Cawapres, yang bisa benar-benar berlawanan dan memecah bangsa, atau sebaliknya bisa pula seolah-olah berseteru,” papar Senator dari Jawa Timur itu.

Share :

Baca Juga

Berita

Airlangga Hartarto : Indonesia dan PEA Sepakat Tingkatkan Perdagangan

Berita

News of A Kidnapping, Mahakarya Gabriel Garcia Marquez Akan Difilmkan

Berita

Usai Diperiksa Intensif, Anak Nia Daniaty Akhirnya Ditahan Polda Metro

Berita

Fakta Baru Kasus Pangeran Andrew dan Pedofil Jeffrey Epstein
PUISI

Berita

PERBUATAN, KEBERANIAN dan KEBENCIAN
Karikatur

Berita

Atas Nama Hukum

Berita

Tambang Pasir Meresahkan, Masyarakat Kali Progo Lapor ke DPD RI DIY
ANIES BASWEDAN

Berita

Heboh Anies Baswedan Pinjam Uang ke Bank DKI untuk E-Formula!